AI untuk deteksi ketidakpatuhan pajak menjadi salah satu peluang pemanfaatan teknologi yang mendapat perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan negara. Pada 28 Oktober 2026, Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman menegaskan bahwa kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dapat membantu mengidentifikasi potensi penerimaan sekaligus mendeteksi indikasi ketidakpatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi ini berpotensi memperkuat pengawasan perpajakan, terutama ketika jumlah data yang perlu dianalisis semakin besar dan kompleks. Selain itu, penggunaan AI tidak berarti seluruh keputusan perpajakan akan diserahkan kepada mesin. Kementerian Keuangan tetap menempatkan manusia sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan, sedangkan AI berfungsi memberikan petunjuk berdasarkan hasil analisis data. Dengan demikian, teknologi tersebut perlu dipahami sebagai alat pendukung yang dapat meningkatkan efektivitas pekerjaan, bukan sebagai pengganti pertimbangan profesional dan kewenangan pejabat yang berlaku.

Apa Itu AI untuk Deteksi Ketidakpatuhan Pajak?

AI untuk deteksi ketidakpatuhan pajak merupakan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk membantu mengolah informasi, mengenali pola, dan mengidentifikasi indikasi yang perlu diperiksa lebih lanjut dalam administrasi perpajakan. Melalui analisis terhadap data yang relevan dan dapat digunakan secara sah, sistem dapat membantu petugas menemukan perbedaan informasi yang mungkin sulit dikenali melalui pemeriksaan manual semata. Pada praktiknya, AI dapat membantu mengelompokkan data berdasarkan karakteristik tertentu, membandingkan informasi dari sumber yang diizinkan, serta memberikan peringatan ketika ditemukan pola yang memerlukan perhatian. Namun, hasil tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa seseorang atau perusahaan telah melanggar ketentuan perpajakan, karena setiap indikasi tetap memerlukan pemeriksaan dan penilaian lebih lanjut. Sebagai contoh, sistem analitik dapat membantu mengidentifikasi perbedaan antara informasi dalam laporan pajak dan data lain yang tersedia secara sah untuk keperluan pengawasan. Selanjutnya, petugas dapat menilai apakah perbedaan tersebut berasal dari kesalahan pencatatan, perbedaan periode pelaporan, karakteristik transaksi, atau indikasi ketidakpatuhan yang perlu ditindaklanjuti. Dengan demikian, AI berpotensi membantu proses pemetaan risiko agar pengawasan dapat diarahkan kepada kasus yang membutuhkan perhatian lebih besar. Meskipun begitu, kualitas hasil analisis sangat bergantung pada ketepatan data, rancangan sistem, serta kemampuan petugas dalam memahami konteks yang melatarbelakangi setiap temuan.

Mengapa Pemerintah Mendorong Pemanfaatan AI dalam Pengawasan Pajak?

Pengelolaan perpajakan melibatkan berbagai jenis informasi yang terus berkembang, mulai dari laporan wajib pajak hingga data kegiatan ekonomi yang relevan untuk pengawasan. Oleh sebab itu, pemanfaatan teknologi analitik dapat membantu petugas memproses informasi dalam skala besar secara lebih terstruktur. Berdasarkan pemberitaan DDTCNews pada 28 Oktober 2026, Wamenkeu Nurkholisoh Ibnu Aman menyampaikan bahwa AI diperlukan untuk membantu mengidentifikasi potensi penerimaan pajak sekaligus mendeteksi ketidakpatuhan. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah melihat teknologi sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan penerimaan negara. Selain membantu pengawasan, AI juga berpotensi meningkatkan produktivitas pegawai karena sejumlah pekerjaan analisis awal dapat dilakukan dengan dukungan sistem. Dengan demikian, petugas dapat menggunakan waktu secara lebih efektif untuk menilai temuan, melakukan pemeriksaan yang diperlukan, dan mengambil tindakan sesuai kewenangannya. Di sisi lain, penggunaan teknologi tetap harus mempertimbangkan keakuratan hasil, perlindungan informasi, serta kepastian prosedur. Karena itu, penerapan AI yang baik bukan sekadar memasang perangkat lunak baru, melainkan membangun sistem kerja yang memastikan teknologi digunakan secara bertanggung jawab.

Bagaimana AI Membantu Mendeteksi Ketidakpatuhan Pajak?

Pemanfaatan AI dalam perpajakan dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan analisis yang membantu petugas memahami data secara lebih mendalam. Meskipun implementasi setiap sistem dapat berbeda, terdapat sejumlah fungsi yang secara umum berpotensi mendukung pengawasan perpajakan.

1. Mengidentifikasi perbedaan data

Pertama, AI dapat membantu membandingkan informasi yang tersedia untuk menemukan perbedaan yang perlu ditinjau lebih lanjut. Misalnya, sistem dapat menandai ketidaksesuaian antara sejumlah catatan transaksi dan informasi yang tercantum dalam laporan, apabila penggunaan data tersebut memiliki dasar dan kewenangan yang sah. Selanjutnya, petugas dapat menelusuri penyebab perbedaan tersebut dengan memeriksa dokumen pendukung dan konteks transaksi yang bersangkutan. Dengan cara ini, teknologi membantu mempercepat identifikasi awal tanpa langsung menyimpulkan bahwa perbedaan data merupakan bukti pelanggaran.

2. Memetakan risiko wajib pajak

Kedua, analisis berbasis AI dapat membantu mengelompokkan risiko berdasarkan pola yang ditemukan dalam data yang tersedia. Hasil pengelompokan tersebut dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk menentukan prioritas pemeriksaan sesuai dengan prosedur pengawasan yang berlaku. Namun, pemetaan risiko harus dilakukan secara hati-hati karena karakteristik usaha dan keadaan setiap wajib pajak dapat berbeda. Oleh karena itu, hasil penilaian sistem tidak seharusnya menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan tindakan, terutama ketika informasi yang tersedia belum menggambarkan kondisi secara lengkap.

3. Membantu membaca informasi perusahaan

Ketiga, AI berpotensi membantu menganalisis informasi yang tersedia secara terbuka, termasuk berita dan keterbukaan informasi perusahaan yang relevan dengan kebutuhan pengawasan. Dengan dukungan teknologi tersebut, petugas dapat memperoleh gambaran awal mengenai hubungan antarinformasi yang mungkin perlu ditelusuri lebih lanjut. Dalam pemberitaan sebelumnya, Wamenkeu juga menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak sedang mengembangkan dasbor untuk memetakan aset wajib pajak berpenghasilan tinggi, termasuk hubungan antara individu, keluarga, aset, dan perusahaan yang dimiliki. Selain itu, pengembangan AI untuk membantu membaca berita dan keterbukaan informasi perusahaan disebut berada pada tahap akhir ketika informasi tersebut disampaikan. Meskipun demikian, keberadaan informasi dalam suatu dasbor tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran perpajakan. Oleh sebab itu, setiap hubungan data perlu diverifikasi dan dinilai berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum digunakan sebagai dasar tindakan lebih lanjut.

4. Mendukung analisis potensi penerimaan

Keempat, AI dapat membantu mengidentifikasi pola kegiatan ekonomi yang berpotensi berkaitan dengan penerimaan negara. Melalui analisis yang tepat, sistem dapat memberikan petunjuk awal mengenai sektor, jenis transaksi, atau pola pelaporan yang layak dipelajari lebih mendalam oleh petugas. Namun, potensi penerimaan yang teridentifikasi tetap perlu dievaluasi berdasarkan regulasi dan keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian, teknologi dapat membantu menyusun prioritas analisis, sedangkan penetapan kewajiban perpajakan tetap mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.

Tiga Risiko Utama Penggunaan AI dalam Perpajakan

Meskipun menawarkan manfaat, penggunaan AI juga menghadirkan risiko yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, perusahaan, dan tenaga profesional. Dalam pemberitaan DDTCNews pada 28 Oktober 2026, Wamenkeu Nurkholisoh menyoroti tiga risiko utama, yaitu tertipu, terlena, dan tersebar.

1. Risiko tertipu akibat teknologi deepfake

Pertama, perkembangan deepfake memungkinkan gambar, video, dan suara dimanipulasi sehingga menyerupai kondisi atau pernyataan asli. Akibatnya, seseorang dapat menerima informasi yang terlihat meyakinkan meskipun sumber atau isinya tidak benar. Dalam konteks perpajakan, informasi palsu yang menyerupai dokumen resmi atau pernyataan pejabat dapat menimbulkan kesalahpahaman apabila tidak diverifikasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, petugas dan wajib pajak perlu memeriksa sumber informasi, keaslian dokumen, serta saluran komunikasi sebelum mengambil tindakan berdasarkan materi digital yang diterima. Selain itu, penggunaan AI untuk membaca informasi juga harus disertai proses verifikasi terhadap sumber aslinya. Dengan demikian, keputusan penting tidak hanya bergantung pada tampilan atau ringkasan yang dihasilkan oleh teknologi.

2. Risiko terlena karena terlalu bergantung pada AI

Kedua, ketergantungan berlebihan terhadap AI dapat mengurangi kebiasaan seseorang untuk berpikir kritis, mengingat informasi, dan memeriksa kembali hasil analisis. Apabila setiap rekomendasi sistem langsung diterima tanpa evaluasi, kesalahan yang seharusnya dapat ditemukan melalui penilaian profesional berpotensi terlewatkan. Sebagai contoh, hasil analisis AI mungkin tidak mempertimbangkan seluruh konteks transaksi atau perubahan keadaan yang memengaruhi kewajiban pajak. Karena itu, petugas perlu menelaah dokumen, memahami karakteristik kasus, dan memastikan bahwa kesimpulan yang diambil memiliki dasar yang memadai. Di samping itu, tenaga profesional perlu terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan analitis agar mampu mengevaluasi keluaran sistem secara kritis. Dengan pendekatan tersebut, AI dapat membantu pekerjaan tanpa mengurangi peran keahlian manusia dalam proses pengambilan keputusan.

3. Risiko tersebar akibat kebocoran informasi

Ketiga, kebocoran informasi dapat terjadi ketika data rahasia dimasukkan ke dalam aplikasi AI yang tidak memiliki perlindungan atau otorisasi sesuai kebutuhan organisasi. Risiko tersebut menjadi perhatian penting karena informasi perpajakan dan keuangan sering kali mengandung identitas, rincian transaksi, serta data bisnis yang bersifat rahasia. Oleh sebab itu, pengguna perlu memastikan bahwa aplikasi yang digunakan telah disetujui oleh organisasi dan memenuhi persyaratan keamanan yang berlaku. Selain itu, data pribadi, dokumen perpajakan, informasi rekening, dan rahasia bisnis tidak boleh dimasukkan ke layanan yang tidak memiliki jaminan perlindungan memadai. Untuk mengurangi risiko, perusahaan perlu menetapkan kebijakan penggunaan AI, membatasi akses sesuai kebutuhan pekerjaan, serta memberikan pelatihan keamanan informasi kepada pegawai. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi dapat dilakukan secara lebih aman tanpa mengabaikan kewajiban menjaga kerahasiaan data.

AI Tidak Menggantikan Tanggung Jawab Pemeriksa Pajak

Salah satu prinsip penting dalam pemanfaatan AI adalah pemisahan antara hasil analisis sistem dan keputusan yang memiliki konsekuensi hukum. Teknologi dapat memberikan tanda, rekomendasi, atau petunjuk berdasarkan informasi yang tersedia, tetapi penilaian akhir tetap berada pada manusia yang memiliki kewenangan. Wamenkeu Nurkholisoh menegaskan bahwa penggunaan AI tidak mengalihkan tanggung jawab pejabat atas keputusan maupun dokumen yang disetujui dan ditandatangani. Dengan kata lain, pemeriksa pajak tetap harus melakukan penilaian berdasarkan fakta, dokumen pendukung, dan peraturan yang berlaku sebelum mengambil keputusan. Prinsip ini penting karena AI dapat menghasilkan analisis yang keliru ketika data tidak lengkap, terdapat bias, atau konteks tertentu tidak dipahami oleh sistem. Oleh sebab itu, setiap temuan perlu diperiksa kembali agar keputusan yang dihasilkan tetap akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan prosedur. Selain itu, penggunaan AI seharusnya memperkuat proses kerja yang sudah ada, bukan menghilangkan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Dengan pengaturan yang tepat, teknologi dapat meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga agar kewenangan dan tanggung jawab tetap dijalankan oleh pihak yang berhak.

Dampak Pemanfaatan AI bagi Wajib Pajak dan Pelaku Usaha

Pemanfaatan AI dalam pengawasan pajak dapat mendorong administrasi perpajakan yang lebih berbasis data. Namun, dampaknya bagi wajib pajak tidak seharusnya dipahami sebagai tanda bahwa setiap aktivitas bisnis otomatis dianggap mencurigakan oleh sistem. Sebaliknya, analisis data dapat membantu otoritas mengidentifikasi informasi yang membutuhkan klarifikasi berdasarkan indikator tertentu. Apabila terdapat perbedaan data, wajib pajak tetap perlu memperoleh penanganan sesuai prosedur yang berlaku dan memiliki kesempatan untuk menjelaskan keadaan sebenarnya melalui mekanisme resmi. Bagi pelaku usaha, perkembangan ini memperkuat pentingnya pencatatan transaksi yang konsisten, dokumentasi yang lengkap, dan pelaporan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dengan administrasi yang tertib, perusahaan akan lebih siap menjelaskan dasar transaksi apabila diperlukan dalam proses klarifikasi atau pemeriksaan. Selain itu, perusahaan perlu memastikan bahwa informasi yang disampaikan dalam laporan perpajakan sejalan dengan catatan akuntansi dan dokumen pendukung yang relevan. Oleh karena itu, evaluasi internal secara berkala dapat membantu menemukan kesalahan lebih awal sebelum menimbulkan persoalan administratif yang lebih besar. Meskipun teknologi dapat membantu proses analisis, kepatuhan tetap dibangun melalui pemahaman regulasi, pengelolaan dokumen, dan pelaksanaan kewajiban secara benar. Dengan demikian, perusahaan sebaiknya tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi pengawasan, tetapi juga memperkuat tata kelola perpajakan internal.

Langkah yang Dapat Dilakukan Perusahaan untuk Menghadapi Era Pengawasan Berbasis AI

Seiring berkembangnya teknologi, perusahaan perlu menyesuaikan proses administrasi agar informasi keuangan dan perpajakan dapat ditelusuri dengan baik. Langkah tersebut tidak harus dimulai dengan penggunaan sistem yang mahal, karena perbaikan mendasar pada kualitas data juga dapat memberikan manfaat besar. Pertama, perusahaan sebaiknya memastikan seluruh transaksi dicatat secara konsisten dan didukung dokumen yang memadai. Dengan pencatatan yang teratur, tim keuangan dapat menelusuri transaksi secara lebih cepat ketika diperlukan untuk penyusunan laporan atau proses klarifikasi. Kedua, lakukan rekonsiliasi berkala antara catatan akuntansi, dokumen transaksi, dan laporan perpajakan yang relevan. Apabila ditemukan perbedaan, identifikasi penyebabnya dan lakukan koreksi sesuai prosedur sebelum masalah berkembang menjadi ketidaksesuaian yang lebih besar. Ketiga, tetapkan pengendalian akses terhadap dokumen perpajakan dan informasi keuangan perusahaan. Selain mencegah penggunaan data oleh pihak yang tidak berwenang, pengendalian tersebut membantu memastikan bahwa hanya personel yang memiliki kepentingan pekerjaan yang dapat mengakses informasi tertentu. Keempat, lakukan evaluasi terhadap penggunaan aplikasi AI di lingkungan perusahaan. Sebelum memasukkan dokumen atau data ke suatu aplikasi, pastikan penggunaannya telah diizinkan dan sesuai dengan kebijakan keamanan informasi yang berlaku. Terakhir, perusahaan dapat mempertimbangkan pendampingan profesional ketika menghadapi transaksi kompleks, perubahan aturan, atau kebutuhan evaluasi administrasi perpajakan. Dengan demikian, perusahaan memiliki dukungan untuk memahami kewajiban yang berlaku sekaligus memperbaiki proses internal secara berkelanjutan.

Masa Depan AI dalam Administrasi Perpajakan

Pemanfaatan AI berpotensi menjadi bagian penting dalam pengembangan administrasi perpajakan yang semakin berbasis data. Melalui analisis yang tepat, teknologi dapat membantu meningkatkan produktivitas pegawai, memetakan potensi penerimaan, dan memberikan petunjuk awal mengenai risiko yang perlu diperiksa lebih lanjut. Namun, keberhasilan penerapannya tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan perangkat lunak. Kualitas data, perlindungan informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan mekanisme pertanggungjawaban tetap menjadi unsur penting agar teknologi menghasilkan manfaat yang dapat dipercaya. Di sisi lain, perkembangan AI juga mendorong perusahaan dan tenaga profesional untuk memperkuat kemampuan dalam mengelola informasi keuangan. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap regulasi, ketelitian administrasi, dan kemampuan mengevaluasi hasil analisis akan tetap dibutuhkan meskipun teknologi semakin berkembang. Dengan pendekatan yang seimbang, AI dapat mendukung pengawasan perpajakan tanpa menggantikan peran manusia dalam menilai fakta dan mengambil keputusan. Pada akhirnya, teknologi yang dimanfaatkan secara bertanggung jawab dapat membantu membangun administrasi yang lebih efektif sekaligus mempertahankan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Kesimpulan

AI untuk deteksi ketidakpatuhan pajak membuka peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas analisis data dan mengidentifikasi potensi penerimaan secara lebih terstruktur. Sebagaimana disampaikan Wamenkeu Nurkholisoh Ibnu Aman pada 28 Oktober 2026, AI dapat membantu pekerjaan pengawasan, tetapi keputusan dan tanggung jawab tetap berada pada manusia yang berwenang. Meskipun demikian, pemanfaatan AI perlu disertai kewaspadaan terhadap manipulasi melalui deepfake, ketergantungan berlebihan, serta risiko kebocoran informasi rahasia. Oleh karena itu, penerapan teknologi harus berjalan bersama verifikasi data, pengawasan manusia, dan pengendalian keamanan informasi yang memadai. Bagi wajib pajak dan pelaku usaha, langkah paling penting adalah memastikan administrasi keuangan dan perpajakan tersusun secara tertib, akurat, serta didukung dokumen yang relevan. Dengan persiapan tersebut, perusahaan dapat menghadapi perkembangan pengawasan berbasis teknologi secara lebih siap sekaligus menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Butuh Pendampingan Profesional untuk Kebutuhan Akuntansi dan Keuangan Bisnis?

Di tengah perkembangan teknologi dan pengawasan perpajakan berbasis data, perusahaan perlu memastikan bahwa pencatatan transaksi, laporan keuangan, serta dokumentasi perpajakan dikelola secara konsisten. Oleh karena itu, dukungan profesional dapat membantu bisnis mengevaluasi kualitas administrasi dan meningkatkan keandalan informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Kantor Akuntan Publik Batam dapat menjadi pilihan bagi perusahaan yang membutuhkan layanan profesional di bidang akuntansi dan pemeriksaan sesuai ruang lingkup jasa yang tersedia. Melalui pengelolaan dokumen yang tertata dan proses kerja yang mengikuti standar serta ketentuan yang berlaku, perusahaan dapat memperkuat tata kelola keuangan sekaligus mendukung keberlanjutan usaha. Kunjungi Kantor Akuntan Publik Batam untuk mengetahui informasi layanan lebih lanjut dan mendiskusikan kebutuhan perusahaan Anda. Dengan dukungan profesional yang sesuai, Anda dapat lebih fokus mengembangkan bisnis sambil menjaga kualitas pelaporan dan administrasi keuangan.