Dalam menjalankan kewajiban perpajakan, wajib pajak tidak selalu harus mengurus seluruh proses seorang diri. Sebaliknya, wajib pajak dapat menunjuk pihak tertentu sebagai kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketentuan mengenai kuasa tersebut kini mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026 atau PMK 44/2026.

Namun, perubahan aturan tersebut perlu mendapat perhatian. Pasalnya, ketentuan baru tidak langsung berlaku sepenuhnya pada saat peraturan diterbitkan. Pemerintah memberikan masa penyesuaian sebelum aturan baru diterapkan secara penuh pada 1 Januari 2027.

Karena itu, pelaku usaha, perusahaan, maupun individu yang selama ini menggunakan jasa pihak lain perlu memahami perubahan tersebut. Dengan demikian, penunjukan kuasa tidak hanya berkaitan dengan surat kuasa. Kompetensi dan status pihak yang ditunjuk juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya.

Apa yang Dimaksud dengan Kuasa Wajib Pajak?

Pada dasarnya, kuasa wajib pajak adalah pihak yang ditunjuk untuk membantu menjalankan hak atau memenuhi kewajiban perpajakan. Untuk menunjuknya, wajib pajak harus membuat Surat Kuasa Khusus. Surat tersebut menjadi dasar bagi seseorang untuk bertindak atas nama wajib pajak dalam urusan tertentu.

Selanjutnya, PMK 44/2026 membagi pihak yang dapat menjadi kuasa ke dalam tiga kelompok. Pertama, terdapat konsultan pajak yang memiliki izin sesuai ketentuan. Kedua, terdapat pihak lain yang memenuhi kompetensi dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar atau SKT.

Sementara itu, kelompok ketiga adalah keluarga. Keluarga menjadi kategori khusus karena tidak diwajibkan memenuhi kompetensi perpajakan tertentu. Meski demikian, penunjukan tetap harus dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

Selain itu, adanya kuasa tidak menghapus tanggung jawab wajib pajak. Artinya, wajib pajak tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan hak dan kewajiban yang dikuasakan. Oleh sebab itu, pemilihan kuasa sebaiknya dilakukan secara hati-hati.

PMK 44/2026 Mulai Berlaku Penuh pada 1 Januari 2027

Salah satu hal terpenting yang perlu diketahui adalah waktu berlakunya aturan baru. Berdasarkan penjelasan DJP, persyaratan dalam PMK 44/2026 akan berlaku sepenuhnya mulai 1 Januari 2027. Dengan demikian, tahun 2026 menjadi masa transisi bagi pihak yang selama ini menjalankan fungsi kuasa.

Selama masa tersebut, terdapat ketentuan yang masih memungkinkan pihak tertentu menjalankan peran sebagai kuasa. Namun, persyaratan tersebut tetap harus dipenuhi sesuai kategori masing-masing. Karena itu, wajib pajak tidak sebaiknya menunggu hingga mendekati akhir tahun.

Lebih lanjut, masa transisi memberikan kesempatan bagi calon kuasa untuk mempersiapkan kompetensinya. Dengan persiapan lebih awal, perubahan regulasi dapat dihadapi tanpa mengganggu administrasi perpajakan. Hal tersebut menjadi semakin penting bagi perusahaan dengan kewajiban yang cukup kompleks.

Siapa Saja yang Dapat Menjadi Kuasa Wajib Pajak?

Berdasarkan PMK 44/2026, terdapat tiga kelompok yang dapat ditunjuk sebagai kuasa. Kelompok tersebut terdiri atas konsultan pajak, pihak lain, dan keluarga. Masing-masing memiliki karakteristik dan persyaratan yang berbeda.

1. Konsultan Pajak

Pertama, konsultan pajak dapat ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak. Namun, konsultan tersebut harus memiliki Izin Konsultan Pajak yang sesuai ketentuan. Izin tersebut menjadi salah satu bukti bahwa konsultan memiliki kompetensi dalam bidang perpajakan.

Selain itu, konsultan pajak tidak dapat ditunjuk apabila sedang dikenai sanksi pembekuan atau pencabutan izin. Dengan demikian, status izin perlu diperiksa sebelum surat kuasa dibuat. Langkah ini penting agar proses perpajakan tidak terkendala.

Konsultan juga wajib menjalankan tugas sesuai klasifikasi izin yang dimilikinya. Artinya, ruang lingkup pekerjaan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Pelaksanaan kuasa harus mengikuti batas kompetensi dan klasifikasi yang berlaku.

2. Pihak Lain

Kedua, terdapat kategori pihak lain yang dapat menjadi kuasa. Kategori ini berbeda dari konsultan pajak dan keluarga. Pihak lain harus memenuhi kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan.

Berdasarkan PMK 44/2026, kompetensi tersebut dibuktikan melalui kepemilikan Surat Keterangan Terdaftar atau SKT. SKT menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem baru kuasa wajib pajak. Ketentuan teknis mengenai proses memperoleh SKT akan diatur lebih lanjut melalui peraturan terkait.

Selain itu, DJP menjelaskan bahwa pihak lain nantinya perlu mengikuti ujian kompetensi. Ujian tersebut diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan atau BPPK. Peserta yang lulus akan mendapatkan Surat Keterangan Kompetensi atau SKK.

3. Keluarga

Ketiga, wajib pajak dapat menunjuk anggota keluarga sebagai kuasa. Berbeda dengan konsultan dan pihak lain, keluarga tidak diwajibkan memiliki kompetensi perpajakan tertentu. Namun, hubungan keluarga tetap harus dapat dibuktikan.

Selain itu, PMK 44/2026 mengatur dokumen pendukung hubungan keluarga. Jika masih tercantum dalam satu kartu keluarga, salinan kartu keluarga dapat digunakan. Sementara itu, jika tidak tercantum dalam kartu keluarga yang sama, diperlukan surat pernyataan dari pemberi kuasa.

Bagaimana Ketentuan Selama Masa Transisi 2026?

Masa transisi menjadi perhatian utama bagi calon kuasa. Sebab, persyaratan sebelum 1 Januari 2027 masih memiliki ketentuan khusus. DJP menjelaskan bahwa pihak lain masih dapat ditunjuk berdasarkan kompetensi yang telah diakui selama masa penyesuaian.

Untuk pihak lain, salah satu jalur yang dapat digunakan adalah sertifikat brevet perpajakan. DJP menjelaskan bahwa selama masa transisi, pihak lain dapat menggunakan brevet A, B, dan C. Alternatif lainnya adalah ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan.

Namun, ijazah tersebut tidak berlaku secara sembarangan. Pendidikan perpajakan harus berasal dari perguruan tinggi yang memiliki status akreditasi A. Selain itu, jenjang pendidikan paling rendah adalah Diploma III atau D3.

Dengan demikian, pihak yang selama ini membantu administrasi perpajakan perusahaan perlu mengevaluasi statusnya. Apalagi, persyaratan tersebut akan berubah setelah masa transisi berakhir. Evaluasi lebih awal dapat membantu mencegah masalah administrasi di kemudian hari.

Mengenal SKT untuk Kuasa Wajib Pajak

Selanjutnya, Surat Keterangan Terdaftar atau SKT menjadi salah satu unsur baru yang penting. SKT digunakan sebagai bukti kompetensi bagi pihak lain yang ingin bertindak sebagai kuasa. Ketentuan ini menjadi bagian dari mekanisme baru dalam PMK 44/2026.

Menurut penjelasan DJP, SKT nantinya memiliki tiga tingkatan. Klasifikasi tersebut berkaitan dengan ruang lingkup kewenangan pihak yang menjadi kuasa. Oleh karena itu, setiap tingkat memiliki fungsi yang perlu dipahami calon kuasa.

Untuk memperoleh kompetensi tersebut, calon kuasa perlu mengikuti ujian. Ujian kompetensi akan diselenggarakan oleh BPPK. Setelah lulus, peserta akan mendapatkan SKK sebagai bukti kompetensi sebelum memperoleh SKT sesuai mekanisme yang berlaku.

Lebih lanjut, DJP menjelaskan pembagian level kompetensi tersebut. Level A berkaitan dengan kompetensi dasar dalam menjalankan kuasa. Sementara itu, level B diperlukan untuk mewakili wajib pajak orang pribadi dan badan.

Adapun level C berkaitan dengan perpajakan internasional. Karena itu, calon kuasa perlu menyesuaikan tingkat kompetensinya dengan kebutuhan layanan. Hal tersebut membantu memastikan kewenangan yang dijalankan tetap berada dalam batas yang diperbolehkan.

Surat Kuasa Khusus Tetap Menjadi Dasar Utama

Walaupun seseorang memenuhi persyaratan sebagai kuasa, proses penunjukan belum selesai. Wajib pajak tetap harus membuat Surat Kuasa Khusus. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi kuasa untuk menjalankan hak atau kewajiban tertentu.

Dalam PMK 44/2026, Surat Kuasa Khusus dapat dibuat secara elektronik maupun dalam bentuk kertas. Dokumen tersebut setidaknya mencantumkan identitas pemberi dan penerima kuasa. Selain itu, status penerima kuasa juga harus dicantumkan.

Kemudian, surat tersebut harus menjelaskan hak atau kewajiban perpajakan yang dikuasakan. Masa berlaku surat kuasa juga menjadi bagian yang perlu dicantumkan. Dengan demikian, ruang lingkup kewenangan menjadi lebih jelas.

Selain itu, satu Surat Kuasa Khusus hanya berlaku untuk satu orang kuasa. Surat tersebut juga hanya berlaku untuk pelaksanaan hak atau kewajiban tertentu. Oleh karena itu, kuasa tidak dapat memperluas kewenangannya di luar isi surat.

Kuasa Tidak Boleh Mengalihkan Tugas kepada Orang Lain

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah larangan pelimpahan kuasa. Seorang kuasa tidak dapat menyerahkan kuasa yang diterimanya kepada pihak lain. Ketentuan ini menegaskan bahwa penunjukan harus dilakukan secara langsung oleh wajib pajak.

Dengan demikian, perusahaan perlu memastikan siapa yang benar-benar diberi kewenangan. Jangan sampai pihak yang tercantum dalam surat berbeda dengan pihak yang menjalankan pekerjaan. Ketidaksesuaian tersebut dapat menimbulkan persoalan administrasi.

Selain itu, kuasa memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan informasi wajib pajak. Kuasa juga wajib menjunjung integritas, etika, martabat, dan profesionalitas. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa fungsi kuasa bukan sekadar pekerjaan administratif.

Wajib Pajak Tetap Memiliki Tanggung Jawab

Perlu dipahami bahwa menggunakan kuasa bukan berarti seluruh tanggung jawab berpindah. PMK 44/2026 menegaskan bahwa wajib pajak tetap bertanggung jawab atas hak dan kewajiban yang dikuasakan. Oleh sebab itu, pemberi kuasa tetap perlu melakukan pengawasan.

Karena itu, memilih kuasa sebaiknya tidak hanya berdasarkan kedekatan. Kompetensi, integritas, dan pemahaman terhadap kebutuhan perpajakan juga harus menjadi pertimbangan. Terlebih, kesalahan administrasi dapat berdampak pada posisi perpajakan wajib pajak.

Bagi perusahaan, hal tersebut menjadi semakin penting. Kewajiban perpajakan badan biasanya memiliki transaksi dan dokumen yang lebih kompleks. Oleh sebab itu, dukungan tenaga profesional dapat membantu mengurangi risiko kesalahan.

Persiapan Dokumen Kuasa Wajib Pajak

Mengingat aturan akan berlaku penuh pada 1 Januari 2027, persiapan sebaiknya dilakukan sejak sekarang. Pertama, wajib pajak perlu mengevaluasi pihak yang selama ini diberikan kuasa. Pastikan pihak tersebut masih memenuhi ketentuan setelah masa transisi berakhir.

Kedua, periksa status kompetensi pihak yang akan menjadi kuasa. Bagi konsultan pajak, perhatikan izin yang dimiliki dan ruang lingkupnya. Sementara itu, pihak lain perlu mempersiapkan mekanisme kompetensi sesuai ketentuan baru.

Ketiga, pastikan dokumen penunjukan telah disiapkan dengan benar. Surat Kuasa Khusus harus memuat informasi yang dipersyaratkan. Dokumen pendukung juga perlu disiapkan jika penerima kuasa merupakan anggota keluarga.

Keempat, perusahaan sebaiknya membuat daftar pihak yang memiliki kewenangan perpajakan. Langkah tersebut membantu menghindari penggunaan kuasa yang tidak lagi memenuhi persyaratan. Selain itu, proses internal perusahaan dapat menjadi lebih tertib.

Mengapa Kuasa Wajib Pajak Penting bagi Pelaku Usaha?

Perubahan ketentuan kuasa wajib pajak sebenarnya memiliki tujuan yang cukup penting. Dengan adanya standar kompetensi, pihak yang membantu wajib pajak diharapkan memiliki kemampuan yang memadai. Hal tersebut dapat mendukung pelaksanaan administrasi perpajakan yang lebih tertib.

Selain itu, klasifikasi kompetensi dapat memberikan batas yang lebih jelas. Wajib pajak dapat mengetahui ruang lingkup kewenangan pihak yang ditunjuk. Pada akhirnya, hal tersebut dapat membantu meningkatkan kualitas layanan perpajakan.

Bagi pelaku usaha, perubahan ini juga menjadi momentum untuk melakukan evaluasi. Administrasi perpajakan sebaiknya tidak hanya dilakukan ketika batas waktu pelaporan sudah dekat. Sebaliknya, proses tersebut perlu menjadi bagian dari sistem kepatuhan perusahaan.

Jangan Menunggu hingga 1 Januari 2027 untuk Menyiapkan Kuasa Wajib Pajak

Masa transisi memberikan waktu bagi wajib pajak dan calon kuasa untuk melakukan penyesuaian. Namun, waktu tersebut sebaiknya tidak dianggap sebagai kesempatan untuk menunda persiapan. Perubahan regulasi membutuhkan pemahaman dan penyesuaian dokumen.

Apalagi, ketentuan mengenai SKT bagi pihak lain masih akan dilengkapi melalui peraturan teknis. Karena itu, perkembangan regulasi perlu terus dipantau. Informasi resmi dari pemerintah dapat menjadi rujukan utama dalam menentukan langkah berikutnya.

Dengan demikian, perusahaan dapat menyiapkan perubahan secara bertahap. Mulai dari evaluasi kuasa, pemeriksaan dokumen, hingga penyesuaian prosedur internal. Langkah sederhana tersebut dapat membantu menjaga kelancaran administrasi perpajakan.

Kesimpulan

Pada akhirnya, perubahan aturan kuasa wajib pajak melalui PMK 44/2026 perlu menjadi perhatian sejak sekarang. Ketentuan baru akan berlaku sepenuhnya mulai 1 Januari 2027. Sebelum tanggal tersebut, masih tersedia masa transisi untuk melakukan penyesuaian.

Konsultan pajak, pihak lain, dan keluarga tetap menjadi kelompok yang dapat ditunjuk. Namun, masing-masing memiliki ketentuan yang berbeda. Konsultan pajak perlu memiliki izin, sedangkan pihak lain nantinya membutuhkan SKT sebagai bukti kompetensi.

Sementara itu, keluarga mendapatkan pengecualian dari persyaratan kompetensi tertentu. Meski demikian, hubungan keluarga tetap harus dibuktikan melalui dokumen pendukung. Surat Kuasa Khusus juga tetap menjadi dasar utama dalam pelaksanaan kewenangan.

Oleh karena itu, wajib pajak sebaiknya mulai melakukan evaluasi sebelum aturan berlaku penuh. Jangan sampai perubahan regulasi baru diperhatikan ketika kebutuhan administrasi sudah mendesak. Persiapan lebih awal akan membantu perusahaan menjaga kepatuhan sekaligus mengurangi risiko administratif.

Jika Anda merupakan pelaku usaha di Batam dan membutuhkan bantuan dalam konsultasi perpajakan, penyusunan SPT, pembukuan, audit, atau evaluasi kepatuhan, Anda dapat berkonsultasi dengan tim profesional Kantor Akuntan Publik Batam. Layanan yang tersedia mencakup konsultasi perpajakan, audit, serta pembukuan dan akuntansi untuk kebutuhan bisnis.

Kunjungi: Kantor Akuntan Publik Batam

Dengan pendampingan yang tepat, perubahan regulasi dapat dipersiapkan lebih terstruktur. Jangan menunggu sampai 1 Januari 2027 untuk mulai berbenah. Pastikan administrasi dan kepatuhan perpajakan bisnis Anda siap menghadapi ketentuan yang baru.